Jakarta, (BlueFindo.com) — Cita-cita besar Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini menghadapi ancaman serius dari dalam sistem perbankan sendiri. Meskipun pemerintah berupaya mendorong kesejahteraan bangsa melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang agresif, praktik para bankir yang lebih memilih “memarkir” dana di instrumen bebas risiko dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penumpukan likuiditas yang masif di Bank Indonesia melalui instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Dana perbankan yang parkir di SRBI hingga November 2025 tercatat mencapai Rp618 triliun, meningkat signifikan dari angka Rp523 triliun pada Juni 2025. Kondisi ini memicu kemarahan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, yang menilai bahwa dana tersebut seharusnya mengalir ke sektor riil untuk menggerakkan ekonomi, bukan sekadar mengendap di bank sentral.

Fenomena Bankir “Malas” dan Minimnya Kredit UMKM

Masalah utama yang disoroti adalah ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dan perilaku perbankan. Saat pemerintah berusaha menyuntikkan dana ke sistem perbankan—seperti yang dilakukan Purbaya dengan memindahkan dana ratusan triliun ke bank Himbara—para bankir justru mengembalikan dana tersebut ke “atas” (Bank Indonesia) atau membeli surat utang negara.

Alasan di balik perilaku ini adalah kalkulasi profit yang pragmatis namun merugikan rakyat:

• Bunga SRBI dan SBN: Menawarkan imbal hasil sekitar 4,7% hingga 5,45% tanpa risiko kredit dan biaya operasional yang rendah.

• Kredit UMKM: Meskipun bunganya tinggi, keuntungan bersih (margin) yang didapat bank setelah dipotong biaya operasional, gaji karyawan, dan risiko kredit macet (NPL) hanya sekitar 3,37%.

Akibatnya, pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami “stunting” di angka 7%, jauh di bawah target pertumbuhan yang seharusnya mencapai 11%. Sektor UMKM yang menyerap 90% tenaga kerja di Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan karena sulit mendapatkan akses modal dengan bunga terjangkau.

Belajar dari Model Ekonomi Vietnam

Sumber tersebut membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang telah berhasil mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada kesetiaan Bank Sentral terhadap visi pemerintah, di mana suku bunga kredit untuk sektor produktif seperti manufaktur dan pertanian ditekan hingga 1% sampai 2%. Di sana, bank sentral berfungsi sebagai pendukung penuh eksekutif, bukan entitas yang berjalan sendiri dengan dalih independensi namun justru menghambat likuiditas di tingkat bawah.

Rekomendasi Reformasi Moneter

Untuk menyelamatkan target ekonomi 8%, diperlukan langkah berani dalam mereformasi kebijakan moneter. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:

1. Penurunan BI Rate secara agresif hingga di bawah 4%.

2. Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan wajib di bawah 5-8% agar dunia usaha bisa bernapas dan berekspansi.

3. Sinkronisasi total antara Bank Indonesia dan Pemerintah agar tidak ada lagi kebijakan yang saling bertolak belakang.

Tanpa adanya perubahan struktural, dikhawatirkan ekonomi Indonesia akan tetap berjalan di tempat, sementara negara-negara tetangga terus melesat maju. Rakyat pun diingatkan untuk tetap kritis karena dana pajak yang mereka bayarkan seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan untuk membayar bunga utang kepada bankir-bankir yang enggan menyalurkan kredit ke rakyat kecil.

Sumber: Youtube Bennix