Jakarta, (BlueFindo.com) — Harga saham emiten pengembang properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) mencatatkan kenaikan luar biasa hingga menyentuh batas Auto Reject Atas (ARA) pada perdagangan sesi I, Kamis (22/1/2026). Lonjakan ini terjadi setelah muncul rencana pemanfaatan lahan di megaproyek Meikarta untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.

Efek Kunjungan Menteri Maruarar Sirait ke KPK Sentimen positif ini dipicu oleh langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (21/1/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas potensi pemanfaatan lahan Meikarta guna mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),.

Berdasarkan data pasar, saham LPCK melesat 24,43% ke level 815 per saham. Aktivitas transaksi tercatat cukup masif dengan nilai mencapai Rp13,47 miliar dan volume saham yang berpindah tangan sebanyak 17,3 juta lembar dalam kurun waktu satu sesi perdagangan saja.

Respons Manajemen Lippo Cikarang Menanggapi rencana tersebut, Corporate Secretary LPCK, Peter Adrian, menyatakan bahwa perusahaan senantiasa mendukung program pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan. Saat ini, perseroan sedang melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme perizinan yang berlaku.

“Rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah,” ujar Peter dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Status Hukum Aset Meikarta Pihak manajemen juga memberikan klarifikasi mengenai status hukum lahan di proyek tersebut untuk menepis keraguan investor. Peter menegaskan bahwa tidak ada aset proyek Meikarta yang saat ini berstatus sebagai barang bukti maupun objek sitaan. Selain itu, perusahaan mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban hukum tertentu yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana pembangunan rusun subsidi tersebut.

Hingga saat ini, manajemen LPCK menyatakan tidak ada informasi atau kejadian material lain yang secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan maupun lonjakan harga saham selain dari rencana strategis bersama kementerian tersebut.